Faktakalsel.id, INTERNASIONAL – Pemerintah China menyatakan dukungannya terhadap implementasi gencatan senjata yang efektif di Jalur Gaza, termasuk menanggapi rencana pengiriman pasukan keamanan Indonesia ke Gaza. Langkah ini dipandang sebagai bagian dari upaya internasional untuk memulihkan stabilitas regional dan mengatasi krisis kemanusiaan yang sedang terjadi di Palestina.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menegaskan pentingnya perjanjian gencatan senjata yang langgeng. Ia berharap seluruh pihak dapat bekerja sama agar stabilitas di kawasan tersebut dapat segera pulih sepenuhnya melalui langkah-langkah yang nyata di lapangan.
“Kami berharap perjanjian gencatan senjata di Gaza dapat diimplementasikan secara efektif, gencatan senjata penuh dan langgeng dapat terwujud, krisis kemanusiaan dapat diatasi secara efektif, dan stabilitas regional dapat dipulihkan secepatnya,” ujar Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Kamis (12/2/2026).
Komitmen Indonesia dalam Misi Kemanusiaan
Kementerian Luar Negeri RI sebelumnya telah menyatakan kesiapan untuk mengirimkan personel keamanan melalui International Stabilization Force (ISF). Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyebutkan bahwa Indonesia tengah mempersiapkan sekitar 8.000 tentara TNI untuk bergabung dalam misi tersebut.
Keterlibatan Indonesia dalam ISF akan difokuskan pada aspek kemanusiaan, perlindungan warga sipil, serta koordinasi koridor bantuan. Pemerintah menegaskan bahwa pasukan Indonesia tidak akan terlibat dalam upaya pelucutan senjata, melainkan berfokus pada stabilisasi lingkungan keamanan pasca-konflik.
ISF sendiri merupakan mandat dari resolusi Dewan Keamanan PBB pada 17 November 2025. Resolusi ini memberikan wewenang kepada negara anggota dan Board of Peace (BoP) untuk membentuk pasukan stabilitas sementara. Israel dijadwalkan akan menarik pasukannya segera setelah ISF mengambil kendali penuh atas wilayah Gaza.
Dukungan terhadap Solusi Dua Negara
China secara konsisten menekankan bahwa jalan keluar utama dari konflik ini adalah melalui solusi dua negara. Lin Jian menyatakan bahwa pembangunan pemukiman di wilayah pendudukan serta upaya pencaplokan wilayah Palestina harus dihentikan karena merusak landasan politik perdamaian.
“China menentang pembangunan pemukiman di wilayah Palestina yang diduduki. China menentang setiap upaya untuk mencaplok atau melanggar wilayah Palestina dan mengganggu landasan politik solusi dua negara,” tambah Lin Jian.
Situasi di lapangan saat ini dinilai masih sangat rapuh meskipun kesepakatan gencatan senjata sudah berlangsung sejak 10 Oktober 2025. China mendesak semua pihak terkait untuk menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan di wilayah yang telah menelan korban jiwa lebih dari 71.000 orang sejak Oktober 2023 tersebut.
“Pihak-pihak terkait perlu menghentikan setiap tindakan yang dapat memperburuk atau meningkatkan ketegangan,” tegas Lin Jian.
Struktur Board of Peace dan Keanggotaan
Indonesia resmi menjadi negara penandatangan Piagam Dewan Perdamaian (Board of Peace) pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss. Lembaga ini dipimpin oleh Amerika Serikat dan beranggotakan berbagai negara seperti Mesir, Arab Saudi, Türkiye, hingga Vietnam.
Menariknya, sejumlah negara besar Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Inggris tidak masuk dalam daftar anggota BoP. Begitu pula dengan China dan Rusia yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Meski demikian, pengiriman pasukan keamanan Indonesia ke Gaza tetap didukung sebagai wujud komitmen nyata mendukung perdamaian sesuai amanat konstitusi dan hukum internasional.
