Faktakalsel.id, NASIONAL – Kebijakan baru Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam sektor pendidikan memicu penolakan dari sejumlah pihak. Aturan seperti larangan study tour, jam masuk sekolah lebih pagi, hingga jam malam bagi pelajar dinilai menyulitkan dan berdampak luas terhadap masyarakat.
Salah satu kebijakan paling kontroversial adalah pelarangan kegiatan karyawisata atau study tour di sekolah. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Penjabat Gubernur Jabar Nomor 64 Tahun 2024.
Langkah tersebut langsung ditindaklanjuti dengan pencopotan seorang kepala sekolah SMK di Depok yang tetap mengadakan study tour.
Dedi menjelaskan bahwa keputusan ini bertujuan meringankan beban biaya yang ditanggung orang tua siswa.
Namun, larangan ini memicu aksi unjuk rasa dari kalangan pelaku industri pariwisata. Sekitar 50 bus pariwisata dikerahkan oleh massa Solidaritas Pekerja Pariwisata Jawa Barat dalam demonstrasi di depan Gedung Sate, Bandung, Senin (21/7).
“Dari Rp80 juta per bulan turun jadi sekitar Rp30 juta, itu sekitar 60 persen,” ungkap Herdi Sudardja, Koordinator Aksi.
Ia menambahkan, pengusaha tidak mampu lagi membayar cicilan leasing dan gaji karyawan.
Herdi juga mengatakan bahwa UMKM dan pelaku usaha kecil lainnya turut terdampak. Meski sudah meminta audiensi dengan pemerintah, permintaan mereka tidak digubris.
“Kebijakan ini dikeluarkan tanpa ada solusi bagi pengusaha dan pekerjanya,” katanya. Herdi bahkan menyebut bahwa situasi ini lebih buruk dibandingkan masa pandemi.
“Saya minta jangan ada PHK, tapi sekarang sudah ada yang dirumahkan karena tidak ada pesanan,” tambahnya.
Massa juga menutup akses flyover Pasupati menggunakan bus pariwisata. Aksi berlangsung damai dengan pengamanan dari pihak kepolisian.
Sementara itu, sikap berbeda ditunjukkan Pemerintah Kota Bandung. Wali Kota Muhammad Farhan menyatakan tidak melarang study tour selama tidak mengganggu proses belajar.
“Selama study tour tidak memengaruhi nilai akademik siswa, ya silakan saja,” ujar Farhan, Senin (21/7).
Ia menambahkan bahwa kegiatan karyawisata bisa menjadi bagian dari pembelajaran nonformal jika dilakukan dengan pengawasan yang baik.
“Kota ini terbuka. Masuk boleh, keluar pun boleh,” katanya menegaskan bahwa Bandung tidak akan mengikuti larangan tersebut.
Kebijakan lain yang menuai kontroversi adalah aturan jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB. Kebijakan ini diatur dalam SE Nomor 58/PK.03/DISDIK tertanggal 28 Mei 2025, dan mulai diberlakukan pada awal tahun ajaran baru.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan pelaksanaan teknisnya diserahkan ke masing-masing pemerintah daerah.
“SD dan SMP kewenangan bupati. Kemenag bisa tindak lanjuti untuk madrasah,” jelasnya.
Dedi sendiri pernah menyampaikan keinginannya agar jam sekolah dimulai sejak pukul 06.00 WIB, seperti saat dirinya menjadi Bupati Purwakarta.
“Enggak apa-apa jam belajarnya jam 6 pagi, tapi Sabtu libur. Setuju enggak?” ujarnya dalam unggahan Instagram @dedimulyadi71.
Namun, Pemerintah Kota Bekasi menolak kebijakan tersebut. Wali Kota Tri Adhianto menyebut jam masuk yang terlalu pagi menyulitkan siswa dan orang tua.
“Anak-anak terburu-buru dan belum siap belajar. Kita tidak ingin anak datang ke sekolah dalam keadaan lelah atau belum sarapan,” kata Tri.
Ia menambahkan bahwa beberapa sekolah di jalur utama mengalami kemacetan parah saat jam masuk dimajukan.
“Kita ingin anak datang ke sekolah dalam kondisi siap secara fisik dan mental,” tegasnya.
Kebijakan lain yang menuai kritik adalah penerapan jam malam bagi pelajar. Dalam SE Nomor 51/PA.03/Disdik, pelajar dilarang beraktivitas di luar rumah pukul 21.00–04.00 WIB, kecuali dalam keadaan tertentu.
Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Jawa Barat menolak aturan ini. Ketua Fortusis Jabar, Dwi Subianto, menyebut kebijakan ini tidak adil dan mengabaikan peran keluarga.
“Nilai edukasinya di mana? Anak sudah sekolah dari pagi sampai sore, malam enggak boleh main,” ujarnya, Selasa (27/5).
Dwi menyatakan bahwa tidak semua aktivitas malam hari bersifat negatif.
“Ada anak yang justru dapat inspirasi malam hari, ngobrol, dapat ide, bawa laptop,” tambahnya.
Ia juga menuntut pemerintah lebih dulu menyediakan fasilitas olahraga dan budaya sebelum menerapkan aturan ketat.
“Jangan semena-mena. Pemerintah dulu penuhi kewajiban sebelum ngatur,” katanya.
