FAKTA KALSEL – Angka stunting di Kalimantan Selatan kini berada di level 22 persen.
Meski menunjukkan tren penurunan, angka ini memicu perhatian serius dari Komisi IX DPR RI saat berkunjung ke Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru.
Pemprov Kalsel menyikapi sorotan ini bukan sebagai beban, melainkan sebagai momentum untuk memacu kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar lebih agresif dalam melakukan intervensi di lapangan.
Sekdaprov Kalsel, M. Syarifuddin, menegaskan bahwa pencapaian target penurunan stunting hingga 10 persen memerlukan kerja luar biasa.
Masalah gizi kronis ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh Dinas Kesehatan. Dibutuhkan kolaborasi “keroyokan” yang melibatkan sektor ketahanan pangan untuk ketersediaan nutrisi, perbaikan sanitasi lingkungan, hingga penguatan ekonomi keluarga.
Kunjungan legislatif pusat ini diharapkan mampu menjembatani kendala anggaran dan regulasi yang selama ini menghambat percepatan program di daerah.
Selain stunting, evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi poin krusial. Munculnya riak penolakan di beberapa pondok pesantren menjadi catatan penting bagi Pemprov.
Alih-alih menggunakan pendekatan instruktif, pemerintah daerah memilih jalur dialogis.
Dengan mendengarkan langsung aspirasi para pimpinan pondok, pemerintah berharap hambatan komunikasi dapat terkikis sehingga manfaat program peningkatan gizi ini dapat diterima secara merata tanpa adanya resistensi sosial.
Langkah konkret ini menunjukkan bahwa Kalimantan Selatan tidak hanya mengejar angka di atas kertas, tetapi juga memastikan setiap kebijakan nasional mendarat dengan tepat sasaran melalui pendekatan yang humanis dan sinergis.**
